Suara Jember News, Jember – Hampir seribu tenaga kesehatan (nakes) berkumpul dalam acara diskusi publik di Balai Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (05/02/2023).
Mereka bersepakat, bergabung dengan Forum Honorer Tenaga Kesehatan (FHTK) untuk memperjuangkan nasibnya agar didengarkan oleh pemerintah.
Lewat forum Diskusi Publik, mereka menumpahkan semua uneg-uneg dan aspirasinya di depan Kepala BKPSDM Sukowinarno dan Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
Baca Juga : Berusia 1 Abad, Puan Harap NU Selalu Warnai Dunia dengan Wajah Kemanusiaan
Bahkan, beberapa nakes yang usianya sudah memasuki masa senja dan sudah mengabdi 35 tahun, masih menerima upah Rp 300 ribu, per bulannya.
‘SK Bupati harga mati, jika guru diberi SK Bupati, kami juga harus bisa,” teriak salah seorang nakes, diikuti tepuk tangan riuh dari peserta lain yang hadir.
Mereka merasa, selama ini nakes, merasa dianaktirikan, ketimbang tenaga lain yang ada di Pemkab Jember.
“Tahun 2022 jatah untuk kami zonk. Sesuai dengan Permenkeu, 2023 kuota untuk nakes hanya tertera 82 saja, ini sangat tidak adil,” lantang Wulan Septa, salah seorang nakes yang bekerja di Puskesmas Ledokombo.
Septa mengaku heran, mengapa honorer nakes selalu terkesan didiskriminasikan. Padahal, tugas dan fungsinya sama dengan ASN.
“Kita contohkan dengan pemakaian seragam honorer, seragam kita putih hitam sangat jelas, kalau kita dibedakan, ini harus menjadi catatan,” pinta Septa.
Sementara Kepala BKPSDM Sukowinarno, mengaku masih akan melakukan kajian terkait usulan itu.
“Kami masih akan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk badan anggaran. Mengapa, karena ini ada kaitannya dengan kemampuan keuangan,” katanya.
Dalam acara itu, hadir sebagai pemateri Kepala BKPSDM Kabupaten Jember Sukowinarno, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dr.Koeshar Yudyarto dan Ketua Aktivis PGRI Jatim Ilham Wahyudi.
Baca Juga : Polres Tanjung Perak Berhasil Mengamankan Tersangka Pengedar Ribuan Pil Double
Sementara anggota DPRD Kabupaten Jember, meskipun diundang namun tidak ada satupun yang datang.
Bahkan, salah seorang anggota DPRD sempat dijemput kerumahnya langsung oleh nakes, namun menolak.
Dengan alasan, sungkan karena undangan hanya dikirim berupa berbentuk file, sementara fisik belum diantarkan
Sumber : suaraindonesia.co.id
