Suara Jember News, Jember – Kepala Disnaker Kabupaten Jember Suprihandoko mengatakan, isu pekerja migran ilegal memang kompleks dan seringkali sulit untuk dikelola, karena kurangnya kerangka kerja yang khusus untuk menangani masalah ini. Sejauh ini, peran pemerintah adalah menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan untuk memberikan keterampilan kompetensi.
“Sampai hari ini saya belum bisa merasakan seberapa besar kontribusi pemerintah terhadap para pekerja migran yang tidak prosedural, itu mau diapakan harus bagaimana. Yang sudah terlanjur berangkat sebagai anak bangsa berjuang di negeri orang itu harus diapakan, sampai hari ini kami belum punya pakem yang standar untuk itu,” kata Suprihandoko saat dialog interaktif di studio RRI Jember, Senin (15/4/2024).
Baca Juga :Polres Jember Optimalkan Pengawasan Tiga Wisata Pantai pada Hari Raya Ketupat
Belum adanya kerangka hukum yang cukup kuat atau kebijakan yang komprehensif itu, membuat penegakan hukum menjadi sulit dan rentan memberikan celah bagi oknum agensi. Tidak sedikit pekerja migran ilegal, kata dia, bekerja tanpa perlindungan keselamatan yang memadai. Untuk itu, pihaknya menegaskan pentingnya para calon pekerja migran mengikuti prosedur resmi, memiliki keterampilan, perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan.
“Saya hampir setiap hari tidak putus, ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Ada yang kecelakaan, pulang dalam kondisi depresi karena tidak sesuai kenyataan, ada juga yang sudah tinggal nama atau meninggal. Ini tentunya harus kita tinjau secara bersama-sama,” uajrnya.
Suprihandoko menambahkan, pekerja migran yang mengikuti prosedur legal untuk bekerja di luar negeri bisa memberikan berbagai dampak positif. Salah satunya, sumber pendapatan yang signifikan bagi keluarga mereka.
“Dampak positif yang mereka dapatkan terutama yang prosedural, memang berhasil untuk mengubah status sosial ekonominya. Jadi sangat luar biasa, yang penting harus prosedural. Sehingga ketika bekerja profesional, kita dihargai dan mendapatkan gaji yang memadai. Jaminan sosial ketenagakerjaannya sudah dipastikan. Misal terjadi kecelakaan bisa kita klaim,” jelasnya.
Bambang teguh Ketua Migran Care Jember menambahkan, masalah pekerja migran ilegal melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Kerumitan dalam koordinasi dan kolaborasi antara lembaga-lembaga ini dapat menghambat upaya mitigasi.
Baca Juga : UPDATE KEBAKARAN JEMBER, Tempat Produksi Tahu Ludes Terbakar, CEK KRONOLOGINYA INI
Sehingga, upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan. Ini melibatkan pengembangan kerangka kerja hukum yang kuat, peningkatan kapasitas lembaga, promosi kerja sama lintas-sektoral dan lintas-negara, serta penguatan akses pekerja migran ilegal ke layanan dasar dan perlindungan hak asasi manusia.
“Pekerja migran sebagai kelompok rentan marginal, hukumnya wajib untuk didengar dan diperhatikan. Apa yang menjadi masalah dan menjadi usulan. Maka kami, Migran Care yang bekerja sama dengan Pak Bupati melalui sebuah MoU dan perjanjian kerja sama, salah satunya dengan Disnaker. Kami selalu ingin mendorong dan memastikan konteks strategis mendorong satu kebijakan lahir di Jember,” ujarnya.
Sumber : rri.co.id
