Breaking News

SUARA JEMBER NEWS, Jember – Pakar Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej) Hermanto Rohman beberapa waktu lalu melemparkan kritik terhadap Pemkab dan DPRD Jember yang dinilainya menutup akses publik untuk mendapatkan dokumen yang menyangkut APBD.

Kritik tersebut ia sampaikan saat melakukan kajian APBD bersama IKA PMII Jember Minggu malam 25 April 2021 di Cafe Nong.

Menjawab kritikan Hermanto Rohman, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyanggahnya sebab kata politisi PKB ini, saat pembahasan semua wartawan boleh masuk untuk mengikuti.

“Soal ditutupi, apanya yang ditutupi, tidak ada yang kami tutupi. Semuanya saya lepas ke wartawan semua, mulai KUA PPAS, hasil evaluasi Gubernur semuanya saya lepas semua jadi tidak ada yang ditutupi,” ujar Itqon di ruangannya Selasa 27 April 2021.

Bila terkait yang berhak membahasa APBD, sambung Itqon, hanya Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, “Artinya, kalau APBD kemudian dibahas oleh 2 juta orang, misalkan warga Jember mau bahas semua mau bahas di mana bahas di alun-alun tidak cukup juga kan,” terangnya.

Dengan demikian, menurut Itqon, negara ini memberikan kewenangan kepada Eksekutif dan Legislatif untuk membahas APBD. Sama halnya dengan APBN, yang membahas DPR RI dengan Menteri dan Presiden, itu namanya pendelegasian keuangan.

Guna mendukung keterbukaan pengawasan publik, Itqon menyarankan ke depan Website Pemkab meniru seperti di Jakarta dulu. Agar masyarakat tau Dinas ini serapannya berapa, garapannya di mana dan hasilnya bagaimana supaya masyarakat Jember bisa memantau.

“Tapi kalau semua rakyat Jember ikut bahas APBD itu tidak ada regulasinya, semisal APBD dibahas dengan 2 juta rakyat Jember. Saya malah ingin bahas APBD di tengah alun-alun bersama ribuan rakyat atau di pinggir Pantai disaksikan ribuan orang, cuman regulasinya tidak ada,” pungkas Itqon.

 

Sumber: publish.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »