Suara Jember News, Jember – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespon pengurangan alokasi pupuk subsidi untuk Provinsi Jawa Timur, yang mencapai 50 persen di tahun 2024 ini.
Khofifah menyebut, pengurangan jatah pupuk subsidi tahun 2024 itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Khofifah mengaku telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, melalui Kementrian Pertanian RI, agar Jawa Timur memperoleh jatah tambahan.
“Kita sudah mengkomunikasikan ke pak Mentan, dan mulai September kemarin sudah ada penambahan. Diupayakan (penambahan pupuk, Red) dua kali datang,” kata Khofifah, saat ditemui di sela-sela menghadiri Harlah Muslimat NU ke-78, di City Forest, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember, Rabu siang (31/1).
Baca Juga :Kebakaran di Desa Jatimulyo
Perempuan yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini menyebut, Jawa Timur selama ini telah berkontribusi besar terhadap pemenuhan lumbang pangan nasional. Karena itu upaya penambahan pupuk subsidi itu diyakininya sebagai langkah yang tepat.
Terlebih lagi, kata Khofifah, pupuk subsidi selama ini selalu menjadi permasalahan setia petani. Karena dari alokasi dan kebutuhan di lapangan selalu tak pernah imbang.
“Jadi memang antara suplai dengan pemenuhan kebutuhan ini belum berimbang, tapi kita sudah mendapatkan tambahan,” imbuh Gubernur Jatim yang akan berakhir masa jabatannya di tanggal 13 Februari 2024 ini.
Meski begitu, Khofifah tak menyebutkan detail berapa alokasi tambahan untuk Jawa Timur itu dan kapan akan didistribusikan. Dia hanya menyebut selain pupuk subsidi, ada opsi lain yang dinilainya dapat digunakan petani yakni pupuk organik.
Menurut dia, penggunaan pupuk organik di sejumlah daerah di Jawa Timur sudah mulai digencarkan.
Baca Juga :Ciptakan Lingkungan Sehat Dengan Senam
“Opsi yang strategis adalah pupuk organik. Situbondo sudah mulai, Jember sebagian titik, paling besar ada di Ngawi, kemudian besar lagi ada di Tuban. itu luar biasa. Saya datang berkali-kali ingin memastikan bahwa pupuk organik itu sudah efektif, masif, secara ekonomis sangat mengurangi biaya operasional,” tukas Khofifah.
Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro, menuding biang keruwetan tataniaga pupuk subsidi selama ini sebagai akibat dari Permentan No 10 Tahun 2022 yang memangkas jenis pupuk subsidi, dari semula lima jenis (Ponska, Urea, SP36, NPK, dan ZA), kini menjadi dua jenis yaitu disubsidi yakni Urea dan NPK.
Jumantoro menguraikan, tahun 2024 ini kebutuhan pupuk jenis Urea se-Jawa Timur mencapai 1.2 juta ton, namun pemerintah hanya mengalokasikan kurang lebih 500 ton. Sementara NPK, dari usulan 1,3 juta ton, dialokasikan hanya 300 ton. “Jadi omong kalau pak presiden dan pak menteri pertanian yang selalu mengatakan tahun depan petani akan mudah mendapatkan pupuk subsidi,” ketusnya. (mau/bud)
Sumber Berita : radarjember
dawa01
