Breaking News

Suara Jember News, Jember- Sidang Paripurna Penetapan Perda Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD Pemkab Jember Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan Pada Hari Minggu malam (31/07/2022) gagal menghasilkan keputusan.

Kegagalan ini di sebabkan karena ketidakhadiran puluhan anggota DPRD  pada saat sidang paripurna. diduga karena mereka kecewa dengan kebijakan Bupati Jember Hendy Siswanto.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menduga, ketidakhadiran puluhan legislator dalam rapat paripurna kali ini, kemungkinan janji politik Bupati Hendy Siswanto yang tidak terlaksana.

Janji kampanye politik bupati seperti apa, itu kan bisa kita record kembali, mungkin masyarakat kecewa melalui wakilnya,” ungkap Siswono yang merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra.

Seperti masalah pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, yang banyak tidak terakomodir, sehingga lanjut Siswono, itu menjadi salah satu penyebab kekecewaan. Karena Pokir berasal dari usulan masyarakat melalui reses

“Kalau usulan tidak terakomodir, teman-teman pastikan kecewa, saya memahami itu. Inilah komunikasi yang tidak komunikatif dari OPD-OPD sebagai kepanjangan tangan Bupati,” jlentreh Siswono yang partainya menjadi salah satu partai pengusung Hendy Siswanto.

Legislator dari Partai Gerindra ini mengaku dari 12 usulan pokir, yang terakomodir hanya satu di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dengan nominal anggaran sangat kecil

Mungkin hanya 50, dari total 900 sekian . Okelah itu menjadi kewenangan, tapi mbok yaho jangan semua teman-teman diberangus seperti itu,” urainya.

Sementara, Anggota komisi C DPRD Jember Hadi Supa’at mengatakan, seharunya penundaan paripurna LPP APBD pada hari Jumat 29 Juli 2022 kemarin, ketika tidak kuorum, pimpinan dewan bisa peka.

“Dan segera komunikasi kepada anggota yang tidak hadir kemarin, apa penyebabnya kok nggak hadir,” gerutunya.

Menanggapi hal ini, Bupati Jember mengaku hubungan dengan partai-partai sangat harmonis sejauh ini. Hendy mengaku dengan gagalnya pengesahan Perda LPP APBD 2021 ini, akan menghambat pembangunan. Sehingga segala program yang telah direncanakan tidak terealisasi.

“Harus kembali ke APBD awal, ya udah saya harus membaca lebih teliti lagi,” pungkasnya.

Diketahui penundaan rapat paripurna ini, juga terjadi pada hari Kamis 28 Juli 2022 kemarin.

Pertama kali rapat dimulai pukul 15.00 WIB gagal, kemudian dilakukan penundaan. Namun kembali gagal untuk kedua kalinya, saat rapat dimulai pukul 17.00 WIB.

Pada Minggu malam 31 Juli 2022, rapat paripurna untuk ketiga kalinya juga tidak lagi dilaksanakan. Dengan persoalan sama, karena anggota dewan tidak kuorum.

Menyikapi gagalnya rapat paripurna ini, anggota Fraksi NasDem Budi Wicaksono. Bahkan sampai harus memukul meja rapat, karena gagalnya pelaksanaan rapat.

Hal itu sebagai ungkapan kekecewaan dirinya, karena rapat tidak jadi terlaksana.

“Ini mulai kemarin tidak kuorum, seharusnya ini disampaikan dan dikomunikasikan antar pimpinan (DPRD Jember), dengan Bupati. Jangan molor molor aja terus. Jangan samakan kita dengan yang tidak hadir, harusnya bisa dilakukan rapat ini,” ujar Budi yang juga Ketua Komisi C DPRD Jember itu. (Sunarto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »